Modul Pelatihan Musrenbang

 -Pelatihan untuk pelatih (TOT) dan Fasilitator Musrenbang Kecamatan
 -Pelatihan untuk fasilitator Musrenbang Desa
Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkait dalam penyelenggaraan pelatihan  untuk fasilitator Musrenbang di daerah masing-masing merupakan bagian dari kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bappeda selaku lembaga penyelenggara Musrenbang. Artinya, LSM dianggap memiliki kompetensi dalam pengembangan pelatihan dan penguatan kapasitas para fasilitator sehinga menjadi pihak ketiga yang diminta Bappeda untuk memberikan pelatihan-pelatihan ini. Buku ini dikembangkan oleh mitra-mitra Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) untuk menjadi reperensi bagi kalangan yang juga berkecimpung  dalam penyelenggaraan pelatihan untuk fasilitator Musrenbang di daerah, baik dari kalangan LSM maupun lembaga pemerintah (Bappeda, BPMD, dan diklat).

Biasanya, Bappeda menyelenggarakan bingbingan teknis (bimtek) penyelenggaraan Musrenbang yang bersipat sosialisasi atau pemberian materi secara ceramah kepada aparat desa dan kecamatan. dalam Buku ini berbeda karena ditujukan untuk menguatkan kapasitas fasilitstor dengan penekanan pada penguatan ketrampilan kepemanduan.

Fasilitator disetiap level Musrenbang terbukti menjadi salah satu aktor kunci yang menentukan efektivitas penyelenggaran Musrenbang. Fasilitator yang menguasai teknik pengelolaan forum musyawarah tentunya perlu memiliki wawasan yang lengkap tentang kebijakan program dan anggaran didaerahnya, dasar regulasi dan juga data/informasi pembangunan di daerahnya.

Tentunya Pemerintah daerah (Bappeda) perlu secara programatik menyelenggarakan pelatihan fasilitator Musrenbang ini baik bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan latihan (diklet) pemda, perguruan tinggi, maupun LSM. Semoga materi yang terdapat dalam buku ini dapat bermanfaat bagi penyelenggara pelatihan di daerah yang sedang atau akan mengembangkan penguatan kapasitas fasilitator Musrenbang. Materi dalam buku ini baru mencakup materi pelatihan Musrenbang kecamatan dan desa, sedangkan pelatihan untuk fasilitator Musrenbang Kabupaten/Kota belum selesai dikembangkan dan sebaiknya merupakan Wilayah kerjasama dengan lembaga diklat di daerah meskipun tetap difasilitasi Bappeda.

Penerapan materi pelatihan dalam buku ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Modifikasi dan adaptasi disesuaikan dengan mekanisme, kebijakan perencanaan dengan penganggaran yang berlaku di masing-masing daerah, kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, serta kondisi lokay yang berpengaruh. Apalagi kondisi geograpis yang berbeda di pulau Jawa, tentunya menjadi paktor yang mempengaruhi secara perinsip diharapkan tetep dipertahankan agar Musrenbang menjadi forum perencanaan pembangunan milik masyarakat.

Buku ini tersedia di:
                                   PERPUSTAKAAN
          -Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), dan di
          -Inisiatif
Modul ini dikembangkan sebagai kerjasama antara Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Studio Driya Media (SDM), Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Kabupaten Bandung, atas dukungan The Asia Foundation (TAF)



       Wassalam
Pengelola Informasi FPPM
     (Malaikat Kecilku)