Mewujudkan Anggaran Pro Rakyat Miskin:

           Manual Advokasi Masyarakat Sipil dalam siklus Anggaran Daerah

Tee National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
adalah organisasi nirlaba yang berupaya untuk memperkuat dan menyebarluaslan demokrasi diseluruh dunia. Dengan menganadalkan jaringan global relawan yang ahli di baidangnya, NDI memberikan bantuan yang bersipat praktis kepada para pemimpin masyarakat sipil dan politik untuk memajukan nilai, praktek, dan lembaga demokrasi. NDI bekerja bersama para pendukung demokrasi di setiap belahan dunia  untuk membangun organisasi politik dan masyarakat sipil. Memantau pemilu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, keterbukaan ,dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Program Penganggaran Partisipatif dan penelusuran Belanja Anggaran (Participatory Budgeting and Expenditure Tracking PBET)
adalah program yang dilaksanakan di empat belas kabupaten yang menjadi sasaran program Bank Dunia: Prakarsa Pembaharuan Tata-Pemerintah Daerah (P2TPD). Di beberapa kabupaten tersebut , DPRD  telah mensahkan perda Transparansi dan partisipasi publik  yang secara jelas menyebutkan hak masyarakat untuk mendapatkan  informasi tentang  atau  memberikan masukan pada proses anggaran. NDI, melalui program PBET yang didukung  oleh The World Bank dan Japan Social Deveiopment Fond,  bekerja daengan LSM  lokal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sipil di daerah  dalam hal(i) setrategi dan teknik advokasi untuk mendorong kebijakan anggaran pro poor; (ii) analisis anggaran daerah; (iii) penulusuran belanja anggaran; serta (iv) evaluasi pelayanan publik dengan mengunakan  teknik-teknik inovatif seperti kartu Penilaian Masyarakat (crc)


 Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)
             Forum for Popular Participation
adalah wahana terbuka bagi lembaga-lembaga pemerintah, swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan swasta yang mempromosikan pendekatan partisipatoris dalam program-program pembangunan.
Melalui FPPM, gagasan dan pengalaman mengenai pengembangan partisipasi masyarakat saling dipertukarkan. Pertukaran ini pada gilirannya dapat mendorong prakarsa, perancangan, dan proses perubahan yang inovatif dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam hal ini FPPM memandang masyarakat sebagai satu entitas sosial-budaya-politik yang memiliki hak yang sama dengan Negara dalam proses transformasi yang demokratis.
Buku manual ini meruakan Kompilasi dari berbagai bahan yang di gunakan program PBET selama melakukan program. Manual ini terdiri atas empat bagian: dua yang pertama terkait dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses alokasi sumber daya publik (perencanaan dan penganggaran), sedangkan dua yang terahir terkait dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses monitoring pelaksanaan anggaran  dan evaluasi pelayanan publik. Dua yang pertama disusun oleh para konsultan NDI, sedangkan dua yang terakhir disusun dalam bentuk kerjasama antara NDI dan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM).

Penerbitan buku manual ditujukan untuk memperluas (scalling up) inisiatif dan praktek partisipasi masyarakat dalam proses anggaran. Buku manual ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para kativis sosial, khususnya yang memiliki perhatian terhadap anggaran dan proses anggaran di daerah, dimanapuan mereka berada.

Tim PBET-NDI
. Ihsan Haerudin
. Teresita Poespowardojo
.Endang Widiati

                                                  Bandung, Medio mei 2008 
                                                  Susmanto
                                                  Ketua SC FPPM.




  Pengelola informasi FPPM:  (Malaikat Kecilku)